Jumat, 27 April 2012

LEMABAGA-LEMBAGA KEKUASAAN NEGARA





By.SWILLSOND M.KWALIK







Factsheet Down to Earth tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional
No18, Desember 2001
________________________________________

LKI di Indonesia
LKI adalah singkatan dari Lembaga-lembaga Keuangan Internasional atau International Financial Institutions (IFIs). LKI merupakan organisasi internasional, yang beranggotakan beberapa pemerintahan negara, biasanya negara maju. Mereka meminjamkan uang kepada negara berkembang. LKI yang paling menonjol adalah Kelompok Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Asian Development Bank (ADB). LKI juga dikenal sebagai Bank-bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks).
Seri Factsheet bulanan tentang LKI ini menyajikan informasi tentang kiprah mereka di Indonesia.

Fasilitas Lingkungan Global (GEF)
Fasilitas Lingkungan Global atau Global Environment Facility (GEF) adalah mekanisme keuangan yang memberikan hibah dan dana bersyarat kepada negara-negara berkembang dan negara-negara dalam transisi untuk proyek-proyek dan aktivitas yang bertujuan melindungi lingkungan global. GEF diimplementasikan oleh Bank Dunia, UNDP dan UNEP, sampai saat ini telah menyalurkan hampir sejumlah USD 2,2 milyar (sekitar Rp 22 triliun).
Sejarahnya
GEF dibentuk pada 1991 ketika AS dan pemerintah dari negara-negara belahan utara dalam pertemuan-pertemuan pendahuluan menjelang Konferensi Lingkungan dan Pembangunan PBB (UNCED) atau Pertemuan Bumi Rio, merasakan perlunya kerjasama internasional untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang berdampak global. Implementasi GEF dipercayakan kepada Bank Dunia, yang kemudian mengajak Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Program Lingkungan PBB( UNEP) untuk bergabung dalam GEF dengan pembagian tugas dalam struktur tripartit. UNDP menangani proyek bantuan teknis, UNEP memberikan petunjuk ilmiah secara keseluruhan dan Bank Dunia mengawasi proyek-proyek investasi GEF dan administrasi dana perwalian (trust) GEF. Badan-badan PBB (UNEP & UNDP) berada "di bawah" Bank Dunia dalam struktur tripartit karena AS dan sekutunya dari negara-negara belahan utara menganggap Bank Dunia mampu mengelola dana GEF lebih efisien daripada badan-badan PBB.
Pada akhir 1980 dan awal 1990, negara-negara maju dikecam karena paling banyak mengkonsumsi sumber daya alam dan paling banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca - yang menjadi penyebab perubahan iklim dan dianggap sebagai masalah lingkungan paling serius. GEF digunakan oleh pemerintah-pemerintah utara untuk menunjukkan kepada rakyat mereka bahwa mereka sangat peduli terhadap masalah lingkungan serta untuk mencegah upaya negara-negara berkembang mengendalikan agenda lingkungan pada Pertemuan Rio 1992. Dalam pertemuan tersebut, beberapa negara selatan diduga akan mengusulkan "dana hijau". Pembentukan GEF sebelum Pertemuan Rio memungkinkan AS dan para sekutunya menentukan masalah-masalah lingkungan global dan menetapkan batas dan lingkup tanggung jawab mereka dalam menangani masalah lingkungan global dan dalam membantu negara-negara berkembang.
Konvensi dan Aktivitas GEF
GEF adalah wujud mekanisme keuangan yang terbentuk dari dua perjanjian internasional yaitu, Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Kerangka-kerja PBB tentang Perubahan Iklim. GEF juga berkolaborasi erat dengan perjanjian dan kesepakatan lain, termasuk Protokol Montreal untuk Konvensi Wina mengenai Zat Perusak Lapisan Ozon, Konvensi untuk Memerangi Desertifikasi, dan berbagai kesepakatan regional dan internasional tentang air (perairan).
Untuk menanggapi berbagai konvensi dan kesepakatan tersebut, GEF mendanai proyek-proyek pada lima bidang utama: (1) keanekaragaman hayati, (2) perubahan iklim, (3) perairan internasional, (4) penipisan ozon, dan (5) penurunan mutu tanah.
GEF memberikan hibah dan dana bersyarat untuk proyek-proyek yang berkisar dari (a) program hibah kecil dan hibah persiapan proyek untuk mengawali aktivitas, (b) proyek berskala menengah, dan (c) proyek penuh.
Governance dan Pengelolaan
Struktur pengambilan suara di GEF bersifat proporsional sesuai dengan kontribusi keuangan suatu negara. Akibatnya, kekuatan paling besar dimiliki oleh segelintir negara belahan utara yang kaya, sedangkan negara-negara berkembang - yang merupakan mayoritas anggota GEF- hanya memiliki suara kecil. Saat ini, GEF beranggotakan 167 negara, termasuk sejumlah lembaga pembangunan terkemuka, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah.
Dewan GEF berfungsi sebagai sebuah dewan direktur independen dengan tanggung jawab utama mengembangkan, menyetujui, dan mengevaluasi program-program GEF. Dewan bertemu dua kali setahun dan membuat keputusan berdasarkan konsensus. Dewan mewakili 32 anggota (16 dari negara berkembang, 14 dari negara maju, dan 2 dari negara dalam transisi ekonomi). Sepuluh kursi dalam pertemuan Dewan GEF dicadangkan untuk LSM dari negara Selatan dan Utara. Kalangan LSM sendiri bertanggung jawab memilih para wakil mereka untuk menghadiri pertemuan-pertemuan Dewan GEF.
Majelis GEF bersidang sekali dalam tiga tahun untuk menilai kinerja GEF secara keseluruhan. Sidang Majelis pertama berlangsung pada 1998 yang dihadiri lebih dari 1000 pemimpin dari kalangan pemerintah, lembaga internasional dan LSM. Sidang Majelis berikutnya akan diadakan di Beijing pada Oktober 2002.
Focal point dibentuk di setiap negara penerima bantuan. Ada dua focal point yang merupakan pejabat pemerintah yang ditunjuk di tiap negara, yaitu: focal point politik yang mengkoordinasikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengelolaan GEF dan focal point operasional yang mengawasi masalah yang berhubungan dengan proyek. Di Indonesia kedua focal point itu dijabat oleh satu orang, yaitu Bp. Effendy Sumardja dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Focal point LSM Regional dibentuk untuk mendorong dan memperkuat keterlibatan LSM dalam pengelolaan GEF, terutama selama Pertemuan Dewan GEF. Untuk Indonesia, Focal Point Regional LSM adalah Sylvia Mesina, yang berkedudukan di Filipina. LSM dari tiap kawasan memilih Focal Point mereka.
Focal Point Politik dan Operasional di Indonesia: Focal Point Regional LSM Asia Tenggara:
Bp. Effendy Sumardja
AsMen Bidang Lingkungan Global
Menteri Negara Lingkungan Hidup
Jalan D.I. Pandjaitan
Kebon Nanas Jakarta 13410
Indonesia
Tel: (62-21) 8580066
Fax: (62-21) 8580066
E-mail: eas@menlh.go.id
Ms. Sylvia Mesina
Foundation for the Philippine Environment
77 Matahimik Street
West Teachers Central
Quezon City 1101
Philippines
Tel (63-2) 931 3243
Fax: (63-2) 931 6243
Email: fpe@info.com.ph

Sekretariat GEF mempekerjakan 40 staf di Washington, DC. Sekretariat melapor kepada Dewan dan Majelis GEF, guna memastikan bahwa keputusan mereka dilaksanakan secara efektif. Alamat Sekretariat GEF:

Global Environment Facility (GEF), 1818 H Street, NW, G 6-602
Washington, DC 20433, USA
Tel: (1) (202) 473-0508, Fax: (1) (202) 522-3240/3245
E-mail: gef@gefweb.org
Website: www.gefweb.org
Direktur Eksekutif dan Ketua GEF adalah Mohamed T. El-Ashry.
Panel Penasihat Ilmiah dan Teknis GEF (STAP), yang beranggotakan 12 orang, melapor kepada Dewan GEF yang juga menentukan kerangka berpikir (terms of reference). Panel tersebut memberikan saran ilmiah dan teknis yang obyektif tentang kebijakan, strategi operasional, dan program GEF; melaksanakan kajian proyek dalam lingkungan tertentu dan pada waktu-waktu tertentu dalam siklus proyek; serta mengumpulkan tenaga ahli. Pekerjaan mereka didukung oleh sekretariat yang berkedudukan di kantor pusat UNEP di Nairobi.
Keterlibatan Sektor Swasta di GEF
GEF percaya bahwa masalah lingkungan global seperti perubahan iklim dan menyusutnya keanekaragaman hayati hanya dapat dipecahkan bila sektor swasta ikut mengambil bagian dengan sumber daya dan keahlian dalam bidang teknis, manajerial dan keuangan mereka yang melimpah. Perspektif sektor swasta bergeser ketika biaya yang bisa dihemat dalam jangka panjang melalui proses yang mendukung lingkungan mulai terbukti dan ketika konsumen menghendaki produk dan jasa lingkungan yang menguntungkan secara global. GEF mendorong sektor swasta untuk mencari peluang dengan melakukan kerjasama dalam identifikasi konsep dan tujuan proyek serta pendanaan, dan pemantauan serta evaluasi proyek-proyek GEF.
Contoh Proyek Sektor Swasta GEF: Hingga saat ini, belum ada proyek sektor swasta di Indonesia. Contoh berikut diambil dari Thailand:
Aktivitas GEF yang diimplementasikan Bank Dunia di Thailand, dinamakan Thailand Promotion of Electricity Energy Efficiency (Promosi Efisiensi Energi Listrik Thailand), yang mendukung Otoritas Pembangkit Listrik Thailand (EGAT) dan Demand-Side Management Organisation (DSMO), keduanya giat bekerja mendorong perusahaan-perusahaan swasta lokal untuk memproduksi lampu, lemari es, motor, dan berbagai peralatan penting serta barang-barang konsumen yang lebih hemat energi.
Kritik terhadap GEF
Meskipun GEF dapat membawa perbaikan terhadap lingkungan global, para pengamat memaparkan beberapa masalah penting:
Negara-negara Utara, termasuk AS, pertama-tama harus memperlihatkan itikad mereka dalam menyikapi masalah lingkungan global dengan mengurangi kontribusi mereka terhadap masalah lingkungan. Sebagai contoh, kontributor utama masalah perubahan iklim harus menandatangani Protokol Kyoto. Bila tidak, mereka tidak akan dapat meyakinkan komunitas internasional atas keseriusan mereka dalam menyikapi masalah lingkungan global.
• Bank Dunia tidak dapat menjadi lembaga yang dipercayakan mengelola dana yang ditujukan untuk melindungi lingkungan global. Bank Dunia dipandang sebagai promotor utama proyek-proyek energi dan hutan serta beroperasi tanpa menerapkan pengaman lingkungan yang memadai dalam portofolio pinjaman mereka. Bank Dunia pertama-tama harus memperlihatkan itikad dan kesanggupan mereka untuk mengubah portofolio sebelum dipercayakan mengelola masalah-masalah lingkungan global.
• Dana GEF seharusnya hanya digunakan untuk mengurangi dampak masalah-masalah lingkungan yang ada, tidak untuk dampak masalah-masalah lingkungan yang akan terjadi akibat proyek-proyek baru. Disejumlah negara, diduga dana GEF digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan akibat proyek baru yang didanai Bank Dunia dan lembaga keuangan lain.
• Sistem insentif yang lebih kuat bagi pemerintah negara Selatan harus dikembangkan oleh GEF, agar pertimbangan-pertimbangan lingkungan menjadi lebih mengemuka dalam kebijakan-kebijakan dan peraturan. Masalah-masalah lingkungan yang baru hanya dapat dicegah, jika langkah ini telah ditempuh.
• Penyebab mendasar makro dari masalah-masalah lingkungan global juga harus disikapi bila GEF diharapkan berhasil. Sebagai contoh, banyak negara berkembang terpaksa membabat hutan mereka untuk memperoleh uang pembayar utang mereka, meningkatkan produksi untuk ekspor dan menghasilkan sumber keuangan dalam negeri, karena mereka berada di bawah program penyesuaian struktural yang ditekankan oleh IMF dan Bank Dunia serta didukung oleh pemerintah negara-negara Utara.
GEF di Indonesia
GEF telah bergerak di Indonesia terutama melalui Bank Dunia. Saat ini, terdapat 13 aktivitas yang didanai GEF yang diimplementasikan di Indonesia dan sebuah proyek sedang dalam persiapan. Jumlah keseluruhannya mencapai USD 82,732 juta. Beberapa proyek tersebut ada dalam daftar di bawah ini.
Nama proyek Pengumpulan Keanekaragaman Hayati
Badan yang menugaskan Bank Dunia
Badan Pelaksana Pusat Penelitian dan Pembangunan Biologi; Institut Ilmu Pengetahuan Indonesia; Museum Flora dan Fauna Bogor
Tanggal disetujui/ penyelesaian April 1992/ Maret 2001
Biaya total /alokasi GEF USD 11,4 juta/7,2 juta

Nama proyek Pembangunan Cagar Alam Terpadu Kerinci Seblat
Badan yang menugaskan Bank Dunia
Badan Pelaksana Bappenas; Departemen Kehutanan
Tanggal disetujui/ penyelesaian Mei 1995/September 2002
Biaya total /alokasi GEF USD 39,9 juta/14,4 juta

Nama proyek Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Kecil yang Dapat Diperbarui
Badan yang menugaskan Bank Dunia
Badan Pelaksana Direktorat Jenderal Pembangunan Tenaga Kelistrikan dan Energi; Para pembangun sektor swasta
Tanggal disetujui/ penyelesaian Oktober 1995/Oktober 2001
Biaya total/alokasi GEF USD 141 juta/4 juta

Nama proyek Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Dapat Diperbarui di Indonesia Timur
Badan yang menugaskan Bank Dunia
Badan Pelaksana Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Tanggal disetujui/ penyelesaian Oktober 1995/Oktober 2001
Biaya total /alokasi GEF USD 58,8 juta/2 juta

Nama proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk Rumah
Badan yang menugaskan Bank Dunia
Badan Pelaksana Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Komite Pengarah Listrik Masuk Desa
Tanggal disetujui/ penyelesaian Oktober 1995/September 2002
Biaya total/alokasi GEF USD 118,1 juta/24,3 juta

Nama proyek Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP)
Badan yang menugaskan Bank Dunia
Badan Pelaksana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas); Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Tanggal disetujui/ penyelesaian Mei 1997/Oktober 2013
Biaya total /alokasi GEF USD 60,3 juta/12,3 juta

Nama proyek Tindakan Darurat untuk Memerangi Kebakaran Hutan di Indonesia dan untuk Mencegah Penyebaran Asap di Kawasan Asia Tenggara
Badan yang menugaskan UNEP
Badan Pelaksana UNEP
Tanggal disetujui/ penyelesaian Juli 1998/April 1999
Biaya total /alokasi GEF USD 0,85 juta/0,75 juta

Nama proyek Manajemen Cagar Alam dan Sumber Daya Alam Maluku
Badan yang menugaskan Bank Dunia
Badan Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Asisten Menteri Bidang Pembangunan Kawasan, Departemen Dalam Negeri, Asisten Menteri Bidang Perlindungan Hutan dan Cagar Alam, Departemen Kehutanan
Tanggal disetujui/ penyelesaian January 1999/January 2004
Biaya total/alokasi GEF USD 10,6 juta/6 juta

Nama proyek Kawasan Perlindungan Gajah di Aceh
Badan yang menugaskan Bank Dunia
Badan Pelaksana Fauna dan Flora Internasional
Tanggal disetujui/ penyelesaian Oktober 1999/Desember 1999
Biaya total/alokasi GEF USD 1,025 juta/0,74 juta

Nama proyek Proyek Penanganan Lingkungan Jawa Barat/Jakarta
Badan yang menugaskan Bank Dunia
Badan Pelaksana Otoritas Penanggulangan Sampah Jabotabek, Departemen Pekerjaan Umum
Tanggal disetujui/ penyelesaian February 2000/belum dapat dipastikan
Biaya total/alokasi GEF USD 27 juta/10 juta

Nama proyek Proyek Perlindungan Kawasan Rawa Pantai Terpadu Berbak-Sembilang Raya
Badan yang menugaskan Bank Dunia
Badan Pelaksana Program Rawa Internasional - Indonesia
Tanggal disetuji/ penyelesaian Juli 2000/Agustus 2000
Biaya total/alokasi GEF USD 0,732 juta/0,732 juta
Sumber:
"Global Environment Policy" oleh Korinna Horta. Foreign Policy in Focus volume 3, Number 39, December 1998.
Situsweb GEF http://www.gefweb.org

________________________________________

Factsheet LKI diterbitkan oleh Down to Earth, Kampanye Internasional untuk Lingkungan Hidup yang Berkeadilan di Indonesia.
Update dan Factsheet tentang LKI tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Anda dapat memperolehnya melalui email (versi rtf) secara cuma-cuma. Edisi cetak tersedia sebagai suplemen newsletter DTE. Newsletter dapat Anda peroleh dengan cara berlangganan atau saling tukar dengan publikasi organisasi Anda.
Bila Anda ingin menerima Update bulanan dan Factsheet via email, silakan kirim alamat email Anda ke dte@gn.apc.org. Cantumkanlah bahasa yang Anda kehendaki. Anda juga bisa memilih kedua bahasa.
________________________________________
Kantor: 59 Athenlay Rd, London SE15 3EN, England, email: dte@gn.apc.org tel/fax:+44 207732 7984; web:http://www.gn.apc.org/dte
________________________________________

SOSIOLOGI HUKUM




Add caption
By.SWILLSOND M.KWALIK









BAHAN KULIAH
SOSIOLOGI HUKUM

Bab I Pengantar
Pendekatan hukum positivistik, normatif, legalislitik, formalistik.
Pendekatan ini lebih melihat hukum sebagai bangunan morma yang harus dipahami dengan meanganilis teks atau bunyi undang-undang atau peraturan yang tertulis. Dalam rangka mempelajari teks-teks normatif tersebut maka yang menjadi sangat penting untuk menggunakan logika hukum (legal reasoning) yang dibangan atas dasar asas-asas, dogma-dogma, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum terutama yang berlaku secara universal dalam hukum (modern).
Dalam kenyataannya pendekaan ini memiliki kelemahan atau kekurangan karena tidak dapat menjelaskan kenyataan-kenyataan hukum secara memuaskan, terutama ketika praktek hukum tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang tertulis. Seperti ketika prinsip hukum undang-undang menyatakan bahwa hukum tidak boleh berlaku diskriminiatif atau equality before the law, hukum tidak boleh saling bertentangan, siapa yang bersalah harus dihukum, hukum harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh dan sebagainya, namun kenyataannya terdapat kesenjangan (gap atau diskrepansi) dengan kenyataan hukum yang terjadi.

Pendekatan Hukum Empiris, Sosiologis, Realisme, Konteks Sosial
Pendekatan ini lebih melihat hukum sebagai bangunan sosial (social institution) yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya. Hukum tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis tetapi sebagai kenyataan social yang menafest dalam kehidupan. Hukum tidak dipahami secara tekstual normative tetapi secara konteksual. Sejalan dengan itu maka pendekatan hukum tidak hanya dilandasi oleh sekedar logika hukum tetapi juga dengan logika social dalam rangka seaching for the meaning.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjelaskan berbagai fenomena hukum yang ada melalui alat bantu logika ilmu-ilmu sosial. Berbagai praktek-praktek hukum yang tidak sesuai dengan aturan normative, disparitas hukum, terjadinya deviant behavior, anomaly hukum, ketidakpatuhan (disobedience), pembangkangan hukum, violent, kriminalisme dan sebagainya akan lebih mudah dijelaskan melalui pendekatan ini.

Perbandingan dua model pendekatan hukum
Aspek Hukum Positivis analitis (Jurisprudential) Model Sosiologis
Fokus Peraturan Struktur Sosial
Proses Logika Perilaku (behavior)
Lingkup Universal Variabel
Perspektif Pelaku (Participant) Pengamat (Observer)
Tujuan Praktis Ilmiah
Sasaran Keputusan (Decission) Penejelasan (Expalanation)
Sumber : Donald Black. Sociological Justice, 1989 : 21.

Menuju pendekatan hukum yang holistik dan visoner.
Sebagai upaya menuju pemahaman hukum secara holistic dan visoner kiranya diperlukanm adanya pergeseran paradigma (paradigm shift) dimana kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara sinergis dan komplementer. Artinya, pendekatan terhadap hukum tidak hanya mengambil salah satu, tetapi harus mengambil keduannya secara utuh sehingga akan dapat dilakukan analisis secara holistic dan komprehensif.
Pendekatan hukum yang positistik saja akan menyebabkan hukum akan teralienasi dari basis sosial dimana dimana hukum itu berada. Pendekatan ini semata mungkin akan dapat memperoleh nilai kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum.
Sebaliknya pendekatan hukum empiris, sosiologis, realisme, atau konteks sosial saja akan menyebabkan seolah-oleh hukum tertulis menjadi tidak diperlukan tetapi hanya melihat realitas hukum yang terjadi. Jika pendekatan ini dipakai sebagai satu-satunya alat dalam memahami hukum maka sangat dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hokum bahkan dikhawatirkan tidak lagi diperlukan lagi adanya hukum atau undang-undang sehingga lebih lanjut dapat terjadi anarkisme hukum.
Positivisme Hukum
• Berkembang pesat pada abd IX sejalan dengan tumbuhnya konsep Negara-negara modern
• Siostem trias politika yang membagi kekuasaan Negara menjadi tiga dan kekuasaan legislative memproduksi hukum sebanyak mungkin
• Gerakan liberalisme yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu melalui hukum tertulis
• Munculnya tokoh pemikir gerarakan positivisme seperti
• H.L.A Hart
1) Undang-undang adalah perintah manusia
2) Todak perlu ada hubungan hukum dengan moral
3) Sistem hukum adalah logis dan terutup
4) Penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan
5) Esensi hukum terletak pada adanya penggunaan paksaan
• Lon Fuller : ada 8 (delapan) prinsip yang harus diperhatikan dalan substansi hukum positip
• John Austin : Hukum adalah perintah kekuasaan politik yang berdaulat.
• Hans Kelsen : Teori Hukum Murni, dan teori Stufenbau.
Paham Positivisme di Indonesia berkembang karena :
1. Pendidikan hukum di Indonesia lebih mengarahkan kepada tujuan untuk menciptakan sarjana Hukum yang profesional (keahlian hukum yang monolitik). S1 mencetak tukang untuk menerapkan  bagaimana menciptakan SH yang handal dalam profesi hukum, seolah-olah hukum di dominasi Undang-undang  normatik, sehingga realitas hukum dianggap realtif tidak penting.









Civil Law : deduktif : dibuat aturan yang umum yang dibuat untuk menyelesaikan kasus. Jadi hukumnya sama meski kebutuhan masyarakat berbeda-beda dan asumsinya UU pasti sudah bagus.

2. Pendidikan di Indonesia mewarisi tradisi continental law yang mengikuti civil law
Hukum adalah sesuatu yang sudah ada dalam UU atau perturan tertulis, sehingga sumber hukum hanyalah undang-undang dan di luar itu tidak ada hukum. Hal tak lepas dari sistem hukum Belanda yang dibawa colonial masuk ke Indonesia dengan psrinisp konkordansi. Asumsinya undang-undang tidak boleh diprotes, UU dianggap sudah baik karena pembentuk hukum sudah merancangh dengan sungguh-sungguh.
- Civil law cenderung empiris / induktifnya tidak digunakan
- Lobus de droit : hakim adalah mulut undang-undang karena hakim dalam menentukan putusan sudah ditentukan oleh undang-undang, sehingga penemuan-penemuan hukum menjadi miskin

3. Pendidikan hukum di Indonesia lebih banyak mengajarkan pada fisiologi hukum tapi kurang mengajarkan pada patologi hukum. Kebanyakan yang diajarkan hanya asas-asas dan norma hukum substantive, tetapi ilmu penyakit hukumnya tidak diajarkan sehingga kita tidak terbiasa menganalisis penyimpangan-penyimpangan dalam bekerjanya hukum, padahal hal itu menjadi penting untuk meberikan terapi bagi penyakit hukum.
Menurut Satjipto Rahardjo
Ada tiga penyebab sarjana hukum Indonesia menganut positifisme :
1. tidak banyak melakukan penelitian hukum di lapangan
2. tidak banyak melakukan kritik-kritik terhadap hukum
3. beranggapan sistem hukum tidak bisa dirubah

Perkembangan Ke Arah Ilmu Hukum Sosiologis
Memasuki Abad XX mulai muncul pemikiran untuk meberikan penjelasan lebih baik terhadap hekakekat hukum dan tempat hukum dalam masyarakat. Ketidakpuasan terhadap positifisme kian berekembang karena paham tersebut acapkali tidak sesuai dengan keadilan dan kebenaran sehingga muncul gerakan-gerakan untuk “melawan” positifisme. Hal itu tampak dari fenomena yang disebut:
1. Donald Black  The age of sociology
2. Morton White  The revolt against formalisme
3. Alan Hunt  The sociological movement in law.
Keadilan kadang sulit terungkap. Jika berhadapan dengan formalisme, dimana hakim dalam suatu kasus kadang sulit untuk membuktikan meskipun yakin kalau si pelaku bersalah.
Menurut Gustav Radbruh : hukum harus mengandung tiga nilai idealitas :
1. Kepastian  yuridis
2. Keadilan  Filosofis
3. Kemanfaatan  Sosiologis
Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, ada 3 karakteristik sosiologi hukum sebagai ilmu :
1. Bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum
2. Menguji empirical validity dari peraturan/pernyataan dan hukum
3. Tidak melakukan penilaian terhadap perilaku hukum  sebagai tetsachenwissenschaaft yang melihat law as it is in the book tidak selalu sama dengan law as it is in society, namun hal tersebut tidak perlu dihakimi sebagai sesuatu yang benar atau salah.

Pohon Ilmu Hukum







Bab II Bekerjanya Hukum

TEORI BEKERJANYA HUKUM
(Robert B. Seidman, 1972)



Faktor-faktor sosial dan
Personal lainnya


Lembaga
Pembuat
Peraturan
Umpan Balik
Norma
Umpan Balik Norma



Lembaga Aktivitas
Penerap Penerapan
Peraturan




Faktor-faktor Sosial dan Faktor-faktor Sosial dan
Personal Lainnya Personal Lainnya

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa :
a) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaiman seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
c) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

HUKUM SEBAGAI SUB SISTEM SOSIAL
Menurut teori sibenertika Talcoot Parson suatu sistem social pada hakekatnya merupakan suatu sinergi antara berbagai sub sistem social yang saling mengalami ketergantuangan dan keterkaitan sau dengan yang lain.
Adanya hubungan yang saling keterkaitan, interaksi dan saling ketergantungan.
Hukum
Sosial politik
Ekonomi budaya

Hukum dan politik saling dominan untuk menjadi yang paling unggul/ dominan/ primer dalam konfigurasinya.
Hukum dalam kehidupan sistem sosial hukum menjadi hal yang berpengaruh.
Slah satu sistem yang dominan akan diikuti oleh sistem yang lainnya, demikian juga ketika terjadi supremasi hukum maka aspek-aspek lain mengikuti.



Perbandingan Karakteristik
Karakteristik Hk. Sosiologi Sosiologi Hukum
1. Ilmu Induk 1. Ilmu 1. Sosiologi
2. Sifat kajian 2. Hub. Noramtik/logistik 2. Kusalitas (exprerience)
3. Titik tolak 3. Sollen (ius) 3. Fakta (sein)
4. Teori 4. Ajaran pandangan ttg norma 4. Hub. antar gejala sistem
5. Kedudukan Hk. 5. Sbg titik tolak / orientasi 5. Sbg. Alat uji
6. Obyek kajian 6. Norma 6. Perilaku
7. Metode prosedur 7. Ilmu Hukum 7. Sosiologi
8. Logika 8. Deduktif 8. Induktif

Bab II Obyek Sosiologi Hukum

Obyek Sosiologi Hukum
• Beroperasinya hukum di masyarakat ( ius operatum) atau law in action dan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat.
• Dari segi statiknya (struktur) : kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok social dan lapisan sosial.
• Dari segi dinamiknya ( proses sosial), interaksi dan perubahan sosial.
Menurut Soetandyo Wignyosoebroto:
1) Mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial ( by government ).
2) Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah.
3) Stratifikasi sosial dan hukum.
4) Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto :
1. Hukum dan struktur sosial masyarakat. Hukum merupakan Social Value masyarakat.
2. Hukum, kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya.
3. Stratifikasi sosial dan hukum.
4. Hukum dan nilai sosial budaya.
5. Hukum dan kekerasan.
6. Kepastian hukum dan keadilan hukum.
7. Hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial.

BAB III MASUKAN PEMIKIRAN SOSIOLOGI HUKUM

Analitical Yurisprudence oleh John Austin :

Melahirkan kodifikasi yang bersifat tertutup.
Dilanjutkan Hans Kelsen dengan Teory Stuffen Baw.
Grundnorm


Hukum adalh bangunan norma-norma yang bersifat hierarkhis, ( lex superior derogat lege inferior),( lex specialis derogat lege generalis)
-melahirkan faham positifisme/ formalisme.
Historical Yurisprudensi: Von Savigny,
-Hukum adalah cermin dari jiwa rakyatnya maka muncul istilah-sulis supreme juristex, dan hukum harus dilihat dari sosial budaya masyarakat.
-Kekuasaan membentuk hukum ada pada rakyat maka hukum itu ditemukan seiring dengan perkembangan masyarakat ( dari hukum sebagai sistem masyarakat sosial masyarakatnya.
-Gerakan melawan formalisme, di Inggris tokohnya adalah Jeremy Bentham dll.
Sosiologische Yurisprudence ( Roscoe Pound)
-Ilmu Hukum yang sosiologis
-Akan terjadi pembangkangan sosial kalau hukum dibuat tidak berdasar pada kehidupan sosial masyarakatnya.
-Pada perkembangannya aliran ini timbullah aliran realisme hukum (di Amerika).
Legal Realisme (Amerika)
Apa yang ada dalam kenyataan,
Tool as Social Engeenering berubah daripembentuk UU ( Legislator) , menjadi hakim.

Critical Legal Study Movement: Gerakan Studi Hukum Kritis.
-Lahir di Harvard, muncul atas ketidaksukaan mereka akan determinannya politik.
Contoh: dalam perang Vietnam.
-Pelopornya Roberto Mangabeira Unger
-Tema : menolak tradisi hukum Liberal yang dominan.
Adanya ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh hukum.
-Elektis ( pendekatan yang tidak konsisten)
Sintesis ( dua pendekatan yang digunakan bersamaan).
-Membuka teori Obyektivitas hukum ( kaya kritik, dikembangkan oleh orang positifisme).
( hukum tidak bisa dipisahkan dari politik).
-Hukum direkonstrusi kembali.
-Hukum itu dapat dinegosiasikan.
-Hukum itu subyektif, tergantung pada politik dan kekuasaan.
-Hukum mengandung Hidden Politikal Interest.
-CLS ,menggugat keabsahan hukum.
-Mendekonstruksi hukum.

TEORI-TEORI SOSIOLOGI :
Teori-teori hukum
Sos Hukum Emile Durkheim
Teori-teori sosiologis
Max Weber
Emile Durkheim oarng Perancis, menjelaskan bahwa hkum harus dilihat dari prespektif solidaritas yang ada di masyarakatnya.
Solidaritas mekanis ( mechanical solidarity)
Masyarakat
Solidaritas organik ( organic soidarity)
Solidaritas mekanis ( seperti mesin otomatis) berbeda dengan solidaritas organis ( ikatan terjadi karena fungsi).
Gemeinschaaft bertype : -konsensus ( Talcott Parson) Ferdinant Tonies ( sederhana) -paguyuban ( joyo diguno)
Gesselschaaf -simple society( kuutza)
Gesselshaaft complex society.
( modern)

-Hukum bersifat restitutif karena pelanggaran terhadap hukum dipersonalisasikan terhadap si korban , srhingga hukum melin-
ngi kepentingan individu, hukum untuk mengganti kerugian in-
dividu ( perdata).
-conflict : disosiasi tinggi
-patembayan
-moshav (Ricard Swartz).
Masyarakat dengan solidaritas mekanis bahwa setiap pelanggaran hukum dianggap sebagai ancaman bagi kelompoknya sehingga harus ditekan, diharapkan tidak terjadi lagi, hukumnya relatif represif pidana, artinay kalau kita hendak melihat hukum-hukum yang ada, maka harus melihat dulu susunan masyarakatnya, akan tetapi bukan berarti di masyarakat gemeinschaaft tidak ada hukum perdata, hanya hukumnya cenderung ke pidana begitu juga sebaliknya.
Jadi teorinya Richard Swartz justru kebalikan dari teorinya Emile Durkheim.

Bab IV STRUKTUR SOSIAL

Struktur Sosial dalam masyarakat terdiri dari :
1. Social Norm.
2. Social institution
3. Social Stratification.
4. Social Group.
Social Control maksudnya supaya semua orang punya perilaku sesuai harapan yang menimbulkan komformitas social yaitu pola perilaku yang sesuai dengan norma sehingga tercapai tujuan diberlakukannya suatu kaidah sosial.
Kenyataannya sering terjadi kondisi-kondisi nonconformity, sehingga kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kekuasaan negara tidak sesuai harapan yang ada.

Kontrol social dapat dilakukan oleh masyarakat (social control by society) maupun oleh Negara (social control by government). Kontro oleh masyarakat melalui kaidah social non formal sementara oleh Negara dilakukan melalui kaidah social bersifat formal.
Dunia kenyataan dunia ideal
Das sein das sollen

Norma
Antara ideal dan nyata

Perilaku yang disebut conform
Kaidah sosial dan Hukum sebagai social Kontrol.
Social Control merupakan aspek normatif dalam kehidupan sosial.
Kontrol bertujuan agar perilaku masyarakat antar apa yang seharusnya ( nilai ideal) yang terumuskan dalam norma.
“Donald Black”
( Social Control is Quantitatif variabel kuatitatif, tidak konstan dan tidak ajeg)
The Quantity of law varios Intime and Place: Kuantity hukum bervariasi sesuai waktu dan tempat.
Contoh : Pasal 534 bahwa memperlihatkan alat kontrasepsi diddepan umum, dipidana.
Terjadi tarik-menarik antara hukum dan kontrol sosial.
-Hukum menguat ketika kontrol sosial lain melemah.
-Hukum melemah ketika kontrol sosial menguat.
Apakah dimungkinkan sama ?
-Dapat dimungkinkan karena akan memperkuat, namun ini dapat dikatakan mustahil, karena hukum merupakan Ultimum Remidium, hukum sebagai alternatif terakhir setelah kontrol sosial tidak mempan.
Richard schwartz.
-Kuutza ( kolektivisme) yang lebih efektif adalah kontrol sosial secara internal.
-Mashar ( individualistis) yang efektif, kontrol sosial melalui hukum.
Kaidah Sosial dan Kaidah Hukum sulit dibedakan :
-Karena keduannya teroperasi secara bersama dalam masyarakat.
-Ke-2nya mempunyai tujuan yang sama, sebagai alat kontrol sosial.
-Terjadi saling tarik diantara ke-2nya.
Leopad Pospisil
Kaidah dinamakan hukum jika memenuhi :
( atribut of authority)
-Kaidah itu dinamakan kaidah hukum jika dibuat oleh mereka yang punya kewenangan.
(atribut attention)
-Bahwa kaidah itu mempunyai tujuan dan berlaku secara unversal.
-Kaidah berlaku secara universal dan tidak untuk sementara waktu.

HUKUM DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.
Adanya hubungan yang saling keterkaitan, interaksi dan saling ketergantungan.
Hukum
Sosial politik
Ekonomi budaya

Hukum dan politik saling dominan untuk menjadi yang paling unggul/ dominan/ primer dalam konfigurasinya.
Hukum dalam kehidupan sistem sosial hukum menjadi hal yang berpengaruh.
Slah satu sistem yang dominan akan diikuti oleh sistem yang lainnya, demikian juga ketika terjadi supremasi hukum maka aspek-aspek lain mengikuti.
Daniel S. Lev.:
Politik adalah sistem yang primer dan hukum sebagai pengikutnya ( kehidupan negara berkembang/ negara bekas jajahan).
Contoh : Indonesia di masa ORBA.
-ORLA Politik dominan dan hukum menyesuaikan.
-ORBA Ekonomi dan hukum alat melegitimasi ekonomi.
-Orde Refo Politik dominan dan hukum menyesuaikan, walau agenda awal reformasi untuk supremasi hukum.
Mahfud M.D.
“Hukum Produk Politik”
Pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum
Variabel bebas/ pengaruh Variabel tergantung/ tergantung.
Konfigurasi politik karakter produk hukum
Demokratis responsif/ otonom, contoh kebebasan hakim.
Non demokratis/otoriter konservatif, ortodoks. progressif
Ciri-ciri demokratis:
-Peran serta publik dalam pembuatan kebijakan negara/ publik.
-Badan perwakilan menjalankan fungsi dalam pembuatan kebijakan.
-Pers bebas sebagai fungsi kontrol.
Ciri-ciri hukum yang responsif atau otonom:
-Hukum memenuhi kebutuhan kepentingan individu dan masyarakat.
-Proses pembuatan hukum partisipatif.
-Fungsi hukum sebagai instrumen pelaksana kehendak rakyat.
-Interpretasi hukum dilakukan oleh yudikatif.
Ciri-ciri konfigurasi hukum yang otoriter :
-Pemerintah atau eksekutif dominan.
-Badan perwakilan sebagai alat justifikasi ( tukang stempel).
Pers yang tidak bisa bebas.
Ciri-ciri konservatif:
-Hukum untuk memenuhi visi politik penguasa.
-Pembuatan hukum tidak partisipatif.
-Fungsi hukum sebagai legitimasi program penguasa.
-Hukum abstrak interpretasi penguasa sesuai dengan visi politiknya.

Hukum respresif Hukum otonom Hukum responsif
Tuj. Hukum ketertiban keabsahan kompetensi(kewenangan)
Legitimasi perlind. Masy& kebenaran keadilan
Dasar alasan prosedural substansial
Adnya negara
Peraturan2 Keras, terperin- dibuat dengan tunduk pada asas2 hukum
ci namun lunak teliti & mengi- + kebijakan
dan mengikat kat pada yang
pembuat perat. Membuat & di-
atur.
Alasan bersifat keras, melekat secara sesuai dengan tujuan merupa-
Ad hoc, tepat& ketat pada oto- kan perluasan dari kompeten
Tersendiri. Ritas hukum. Si legislatif tujuannya.
Diskresi Meresap dila- dibatasi oleh a- diperluas, tapi dipertanggung
Kukan sesuai turan, pengesa- jawabkan demi tujuan.
Denagn kesem- han wewenang
Patan yang ada
Pemaksaan Meluas, pemba- dikendalikan o- dicari kemungkinan, kira-kira
tasnya lunak. Leh pembatasan insentifdst yang diciptakan
hukum. Sendiri sesuai kewajiban.
Politik Hukum berada hukum terlepas aspirasi hukum dan politik
Di bawah kekua- dari kekerasan terintegrasi menjadi satu-ke-
saan politik. Politik. Satuan



Bab V Law and Social Changes

PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM ( SOCIAL CHANGE ).
Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan sosial, hanya prosesnay ada yang cepat, ada yang lambat.
Contoh: Orang Asmat beda dengan orang-orang kota.
Perubahan yang terlalu cepat, sehingga kadang hukum sulit untuk mengikutinya.
Robert Sutterland, 4 Faktor yang menyebabkan “Social Change”:
1. Karena ada proses inovation/ pembaruan.
2. Invention : penemuan teknologi di bidang industri, mesin dst.
3. Adaptation : adaptasi yaitu suatu proses meniru suatu cultur, gaya yang ada di masyarakat lain.
4. Adopsim: ikut dalam penggunaan penemuan teknologi.
Perubahan sosial adalah perubahan yang bersifat fundamental, mendasar, menyangkut perubahan niali sosial, pola perilaku, juga menyangkut perubahan institusi sosial, interaksi sosial, norma-norma sosial.
-Hubungan antara Social Change dengan hukum:
hhukum harus mengiuti perubahan sosial.
Hukum Social Change hukum akan merespon perubahan sosial jika ada sosial change, masalahnya hampir sebagian hukum tidak selalu bisa mengikuti perubahan sosial.
Efektivitas hukum sebagai tertib sosial : hukum untuk sosial control.
Pengendalian Sosial, menurut S. Rouck yaitu suatu proses/ kegiatan baik yang bersifat terencana atau tidak yang mempunyai tujuan untuk mendidik (edukatif), mengajak (persuasif), memaksa (represif), agar perilaku masyarakat sesuai dengan kaidah yang berlaku ( konform), sehingga hukum sebagai Agent of Stability ( hukum sbg penjaga stabilitas). Pada suatu ketika hukumada di belakang ( tertinggal).
-Perubahan Sosial.
Adanya perubahan sosial yang cepat tapi hukumnya belum bisa mengikuti disebut hukum sebagai Social Lag yaitu hukum tak mampu melayani kebutuhan sosial masyarakat, atau disebut juga disorganisasi, aturan lama sudah pudar tapi aturan pengganti belum ada.
-Anomie yaitu suatu kondisi di mana individu atau masyarakat tidak bisa mengukur apakah suatu perubahan dilarang atau tidak, malanggar hukum atau tidak.
-Hukum sebagai pelopor perubahan “ Agent of Change”
Setiap perubahan sosial menuntut perubahan hukum palin tidak ada dua institusi:
1. Lembaga Pembentuk Hukum.
2. Lembaga pelaksana Hukum.
Perubahan hukum tidak harus dimaknai perubahan UU atau bunyi pasal.
Hukum Modern:-Hukum tidak hanya merespon perubahan sosial yang terjadi tapi juga merespon hukum masa depan ( futuristik).
Common Law : hukum sebagai Judge Made Law.
Civil Law : yang melakukan perubahan hukum adalah Legislatif.
Lembaga Legislatif lebih berperan sebagai politik daripada eksekutif.
Contoh Pasal 534 KUHP : mematikan penegak hukum : secara normatif ada aturannya tapi prakteknya tidak berfungsi : dilarang mempertontonkan alat kontrasespsi di depan umum.

Roscoe Pound berpendapat bahwa hukumm sebagai alat perubahan sosial, sedangkan Karl Marx justru pendapatnya bertentangan yaitu bahwa perubahan sosial tidak mungkin diciptakan oleh hukum, tetapi teknologi dan ekonomi. Hukum merupakan suprastruktur di atas ekonomi dan teknologi.
Hukum sesungguhnya hanya institusi yang mengikuti perubahan sosial.
Menurut Von Savigny, hukum bukan merubah konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.
Menurut Summer, ia tdak menyetujui hukum sebagai perubah sosial, menurutnya setiap perubahan sosial terjadi “ mores” yaitu aturan tidak tertulis yang hidup di masyarakat.Jadi hukum hanya melegalisasi mores menjadi hukum.
Hukum tidak sekedar produk masyarakat, tapi bisa dibentuk oleh pembentuk hukum itu sendiri, hakim dst. Jadi hukum bukan semata-mata tumbuh dalam masyarakat secara alami.
Menurut Roscoe Pound, bahwa hukum sebagai alat perekayasa sosial, contoh: hakim merekayasa sosial, terjadi di negara Common Law sedang di negara Civil Law hukum dibentu oleh para pembentuk hukum.
Dalam konsep John Austin, hukum adalah perintah dari kedaulatan, hukum sebagai instrumen yang melakukan/ memenuhi kebutuhan publik.
Pada UU yang baru, dimasukkan hal-hal supaya masyarakatnya berubah, contoh: adanya pengaruh dari luar pada UU HaKI, UU Kepailitan, dengan maksud untuk merubah perilaku orang dibidang HaKI, Kepailitan dst, karena pada awalnya orang Indonesia tidak mempunyai budaya untuk melindungi hak kekayaan intelektual, denagn beranggapan bahwa hal itu karunia Tuhan yang tidak perlu dipertahankan perlindungannya. Akhirnya dalam UU itu diberi muatan agar masyarakat mengetahui hal itu , ada kemungkinan gagal atau mungkin berhasil dalam hal ini. Jika internalisasi berhasil, maka akan diterima oleh masyarakat tapi jika tidak berhasil yang terjadi “ soft development” (perkembangan yang lunak) atau hampir tidak ada pengaruhnya terhadap masyarakat.
Hukum sebagai sarana perubahan sosial, Law As Tool of Social Engeenerig/ social planing.
Hukum diberi muatan nilai baru yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menimbulkan perubahan sosial secara terarah dan terencana.
The Process of Social Engeenering by The Law









Nilai baru

Hukum/ UU Role expectation

feed Implementasi
back
Role performance
Social change
Cara melakukan perubahan sosial ( menurut Soerjono Soekanto) :
1. Memberi imbalan ( reward) bagi pemegang peran.
2. Mermuskan tugas penegak hukum untuk menyerasikan peran dan kaidah hukum.
3. Mengeliminasi pengaruh negatif pihak ke-3.
4. Mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap dan pemegang peran.
1. direct change
Hukum
2 . Indirect change
Ad 1), Dengan adanya peraturan keputusan baru maka ada perubahan nlai, pola perilaku lembaga-lembaga dst yang seketika / langsung.
Contoh: yurisprudensi MA, hak mewaris janda sama dengan anak kandung: mematahkan pemikiran bahwa warisan hanya untuk yang berhubungan darah.
Contoh lain: UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa syarat usia kawin di hukum Adat tidak ada juga di hukum Islam.
Nilai Sosia adalah suatu persepsi/ anggapan yang ada pada sebagian besar masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk, boleh, etis, sopan dst.
Ad 2). Indirect change : terjadi ketika hukum hanya memfasilitasi tumbuhnya Agent of Change.
Contoh: UU No 20 tahun 2003 tentang lembaga pendidikan orang-orang yang pintar,kuat, terdidik, diharapkan bisa mendorong perubahan masyarakat mendatang. Semakin tidak terdidik sesorang, semakin sulit melakukan perubahan sosial, karena cenderung untuk curiga, tidak bisa megakses ke luar, cenderung mempertahankan status quo, tapi kalangan pendidikan justru sebaliknya yaitu cenderung progressif untuk melaukan perubahan sosial.
Menurut Chamblis & Seidman 1971 Law order and Power.
Proses pelembagaan: (1) efektifitas (2) kekuatan menentang
Ditentukan oleh 3 penanaman unsur baru dari masyarakat.
Faktor (3) kecepatan (jangka waktu)
Menanam unsur baru.
Ad 1) Seberapa jauh dalam menanamkan nilai-nilai itu ke dalam perilaku masyarakat.
Ad 2) Sejauh mana resistensi masyarakat terhadap perubahan baru jika eksistensi makin kuat maka pelembagaannya makin berhasil.
Ad 3) Dibagi waktu yang digunakan untuk menanam unsur baru tersebut.
Faktor yang menetukan keberhasilan pencegahan hukum/ efektifitas hukum ada 4 :
1, Pengguanaan situasi yang dihadapi dengan baik.
2, Analisa terhadap nilai-nilai yang ada.
3, Verifikasi hipotesa.
4, Pengukuran efek UU yang ada.
Menurut William Evans : prasarat yang menentukan keberhasilan hukum sebagai alat perubahan sosial :
1. Apakah sumber hukum yang baru memiliki kewenangan dalam wibawa.
2. Apakah hukum yang baru telah memiliki dasar pembenar yang dapat dijelaskan.
3. Apakah isi hukum yang baru telah disiarkan sedcara luas.
4. Apakah jangka waktu peralihan yang digunakan telah dipertimbangkan dengan baik.
5. Apakah penegak hukum menunjukkan rasa ketertarikannya terhadap UU yang baru.
6. Apakah pengenaan sanksi menjadi efektif.


Bab VI
KEPATUHAN HUKUM
DAN KEEFEKTIFAN HUKUM

Keefektifan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.
Soerjono Soekanto : 1993 : 5
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan / keefektifan hukum:
1. Hukum/UU /peraturan.
2. Penegak hukum ( pembentuk hukum maupun penerap hukum).
3. Sarana atau fasilitas pendukung.
4. Masyarakat
5. Budaya hukum (legal cultur).

Ad 1) Kalau hukum itu baik, maka ada kejelasannya penafsiran, sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal.
Ad 2) Semua Capres, janji penegakan hukum, berantas KKN, tapi persoalannya dimuali dari orang kemudian sistemnya.
Ad 3) Legal officer tidak profesional, semuanya menjadi tidak berfungsi maksimal. Sebetulnya ke-2 unsur di atas sama fungsinya.Penegak hukum yang baik, kalau peraturannya tidak memadai maka tidak akan berjalan dengan baik.
Ad 4) Masyarakat ( kesadaran hukum).
Hukum
Budaya hk.
Kesadaran hukum variabel perantara yang menghubungkan hu-
Kum dengan perilaku masyarakat.
Perilaku hukum artinya satu variabel yang akan menentukan
Apakah hukum yang ada akan menjadi peri-
Laku hukum/ tidak, sehingga kesadaran hu-
Kum menjadi faktor yang paling menentukan.
Masalahnya banyak masyaraktat yang tidak memiliki kesadaran hukum sehingga kadang hukum hanya berhenti sampai pengaturan saja.
Contoh : sahnya perkawinan/ syarat nikah, bagaiman ? harus sesuai ketentuan UU Perkawinan, untuk itu perlu kesadaran hukum.
Dalam teorinya Berl Kutschinky, kesadaran hukum yaitu variabel yang berisi 4 komponen yaitu:
1. Komponen Legal Awareness yaitu aspek mengenai pengetahuan terhadap peraturan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi teori hukum menyatakan bahwa ketika hukum ditegakkan maka mengikat. Menurut teori residu semua orang dianggap tahu hukum tapi kenyataannya tidak begitu, maka perlu Legal Awareness. Contoh ketika akan melakukan kontrak, tahu dulu UU-nya.
2. Legal Acquaintances : pemahaman hukum. Jadi orang memahami isi daripada peraturan hukum, mengetahui substansi dari UU.
3. Legal Attitude ( sikap hukum). Artinya kalau seseorang sudah memberikan apressiasi & memberikan sikap : apakah UU baik/ tidak, manfaatnya apa ? dst.
4. Legal Behavior ( perilaku hukum), orang tidak sekedar tahu, memahami tapi juga sudah mengaplikasikan. Banyak orang tidak tahu hukum tapi perilakunya sesuai hukum begitu juga banyak orang tahu hukum tapi justru perilakunya melanggar hukum. Bahwa orang yang memiliki kesadaran hukum yang rendah, misal jika menggunakan skor 4-5, sedang yang tertinggi skor 7-10 dst.Bahwa belum tentu ketentuan pertama menjadi prasarat ketentuan berikutnya.Hal yang lebih ideal, jika ke-4 ketentuan memenuhi sarat. Asumsinya hal di atas dalam keadaan normal ada proses sosialisasi hukum, penyuluhan, pendidikan hukum dst.
Mengapa orang patuh pada hukum?
Menurut Robert Biersted, 1970, The Social Order, Tokyo: Mac Graw Hill Kogakusha Ltd, p. 227-229.
Proses kepatuhan seseorang terhadap hukum kemungkinan adalah:
1.Indoctrination: penanaman kepatuhan secara sengaja.
2.Habituation : pembiasaan perilaku.
3.Utility ;pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi.
4.Group Indentification: mengidentifikasikan dalam kelompok tertentu.
Menurut Herbert C. Kelman 1966, Compliance, identification.
Leopold Pospisil 1971, Antropology of Law, Dasar-dasar Kepatuhan Hukum:
1. Compliance : patuh hukum karena ingin dapat penghargaan dan menghindari sanksi.
2. Identification : menerima karena seseorang berkehendak.
3. Internalization : menerima/ diterima oleh individu karena telah menemukan isi yag instrinsik.
Menurut ( E. Howard& R.S. Summer 1965):
Faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum:
1. Mudah tidaknya ketidaktaatan atau pelanggaran hukum itu dilihat/ disidik. Makin mudah makin efektif.Contoh :Pelanggaran narkoba (hukum pidana) lebih mudah dari pada pelanggaran hak asasi manusia(HAM).
2. Siapakah yang bertanggung jawab menegakkan hukum yang bersangkutan. Contoh narkoba: tanggung jawab negara : leih efektif, HAM : taggung jawab individu/ warga : kurang efektif.
Syarat agar hukum efektif (ibid) :
1. UU dirancang dg baik, kaidahnya jelas, mudah dipahani & penuh kepastian.
2. UU sebaiknya bersifat malarang ( prohibitur) dan bukan mengharuskan/ membolehkan ( mandatur).
3. Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan.
4. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan( sebanding dengan pelanggarannya).
5. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat.
6. Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral.
7. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dg baik, menyebarluaskan UU, penafsira seragam dan konsisten.

PERKEMABANGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

 By.SWILLSOND.M.KWALIK.





PERKEMBANGAN
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Oleh: Taufiq Nugroho



KEKAISARAN ROMAWI
Abad 2-6 Masehi
Awal perkembangan HPI, meski kenyataan sejarah menunjukkan peristiwa hukum yang diatur masihg jauh dari HPI dalam arti yang modern.



PERTUMBUHAN AZAS PERSONAL HPI
Abad 6-10 M
Pada masa ini tidsak jelas bagaimana perkara-perkara diselesaikan. Namun tumbuh beberapa prinsipHPI yang dibuat atas asas genealogis.



ASAS TERITORIAL DI ITALIA
Abad 11-12 M
Setelah 300an tahun, pertumbuhan asas personal genealogisa semakin sulit dipertahankan. Karena adanya transformasi struktur masyarakat yang condong kearah masyaralkat teritorialistik.
Eropa Utara
Susunan masyarakat genealogis, bertransformasi menjadi masyarakat teritorialistik melaui tumbuihnya kelompok-kelompok feodalistik
Eropa selatan
Transformasi kearah teritorialistik disebabkan oleh perkembangan kota-kota perdagangan di Italia



PERTUMBUHAN TEORI STATUTA
Abad 13-15 M
Dengan meningkatnya intensitas perdagangan antarkota, asas teritorial tidak sesuai lagi, maka para ahli hukum Italia mwncari asas hukum yang dianggap adil, wajar dan ilmiah untuk menyelesaikan konflik-konflik antar kota.



PERKEMBANGAN TEORI STATUTA DI PERANCIS
Abad 16 M
Struktur kenegaraan prancis pada abad ini, mendorong untuk mempelajari hubiungan perselisihan secara intensif. Para ahli hukum pernacis berusaha menjalanindan memodifikasi teori statuta italkia dan menerapkannya dalam konflik antar propinsi diprancis.


TEORI STATUTA BELANDA
Abad 17 M
Prinsip dasar yang dijadikan pedoman adalah kedaulatan eksklusif negara. Statuta yang dimaksud adalah negara yang berlaku dalam teritorial di suatu negara.



TEORI HPI UNIVERSAL
Abad 19 M
Dicetuskan oleh Fredrich Carl V. Savigny dijerman. Dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran dari ahli hukum jerman lain (C.G. Von Wachter)
Inti pemikiran C.G. Von Wachter yaitu meninggalkanklasifikasi alat statuta dan memusatkan perhatian pada penetapan hukum yangberlaku terhadap hubungan hukum (legal Relationship) tertentu. Intinya penentuan hukumyang harus diberlakukan dalam perkara HPI sebenarnya adalah hukum dari tempat yang merupakan legal seat (tempat keduduka

SEJARAH HPI INDONESIA

AWAL MULA HPI DI INDONESIA
Abad ke-17
Belanda ke Indonesia selain membawa budaya barat, juga membawa dan menerapkan Hukum antar golongan (intergentielrcht). Menurut Kollewijn: “Belanda pada waktu itu menerapkan politikluarnegeri sebagai berikut: jika suatu daerah ditaklukkan dengan kekerasan, maka hukum setempat harus dihapuskandan diganti dengan hukum belanda. Tetapi daerah-daerah yang melakuka perundingan, maka sampai batas-batas tertentu hukum setempat masih dihormati”. Namun karena lemahnya pengawasan VOC dan perlawanan rakyat, maka hukum adat masih berlaku.



KEBERADAAN HUKUM ADAT
Abad ke 18
Saat pemerintahan Daendels, masih tetap mengakui berlakunya hukum asli rakyat Indonesia. Politik ini diperkuat oleh Raflles yang mengikuti politik pemerintah Inggris, yang membiarkan daerah jajahannya mengunakan hukumnya sendiri.



HUBUNGAN PERDATA QUASI INTERNASIONAL
Abad ke 19
Belanda kembali menguasai wilayah Indonesia dengan kekuatan yang lebih besar. Kemudian menerbitkan Indische Staatrechgeling (IS) tahun 1925, yang pada fasal 35 memberi wewenang pada kerajaan belanda untuk mengadalkan perjajian internasional dengan raja-raja Indonesia. Hubungasn Indonesia-Belanda pada masai ini merupakan hubungan quasi internasional, maka hubungan orang Indonesia dengan belanda disebut Hubungan perdata quasi-internasional.



HUBUNGAN HUKUM ANTAR-GOLONGAN
Abad ke-20
Awal abad ini Aceh ditaklukkan oleh belanda, maka hubungan quasi-internasional berubah menjadi hubungan kolonial. Maka hubungan perdata quasi-internasioal berubah menjadi hubungan Hukum Antar Golongan.
Perkawinan campur dan persoalan hukum tanah membuat Hukum Antar Golongan semakin berkembang. Ada sebagian ahli hukum yang menggunakan kaidah HPI untuk menyelesaikan persoalan Hukum Antar-Gologan.



HPI INDONESIA SAAT INI
Awalnya banyak persoalan-persoalan yang mengandung unsur asing masih diselesaikanmenurut Hukum Antar - Golongan. Oleh sebab itu HPI belum mempunyai kesempatan untuk berkembang.
Baru setelah terbukanya kembali kemungkinan orang asing menanamkan modalnya diIndonesia, masyarakat Indonesia sadar betapa pentingnya HPI. Agar kita tidak hanya didikte oleh negara-negara asing dalam hubungan transaksional. Artinya sekarang kita harus mulai menghilangkan kebiasaan lama untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa yang ada unsur asingnya dengan menggunakan hukum Antar-Golongan. Tapi sebaliknya kita gunakan HPI Indonesia secara khusus tersendiri mengatur hubungan hukum yang mengandung unsur asing.

CONTROL YOUR EMOTION

CONTROL YOUR EMOTION
Emotions, feelings and resulting fantasies may be the result of
1. prolonged concentration an a particular object capable of creating emotions within yourself
2. contact with the aura of a person being capable of stirring up old emotional memories within yourself
3. other persons creating an emotional scenario for you
Point 3 above is the most difficult to control as it might be your karma to get in touch with such persons renewing old emotional memories within yourself - to make you aware of your past needing to be dissolved in Love. You have however a direct impact on the surrounding human environment around you - YOU choose your environment and if that self-chosen environment is causing repeated emotional problems to you - YOU may move to a different environment. You may even move to a different country or continent.
However we will have a look at all 3 points above. These 3 sources of possible emotional disturbances and / or emotional provocation for you can be directly controlled by you in exactly the same way as you control your thoughts - your focus of your mind. You should have successfully completed the previous chapter and exercise on mind control - else it would NOW be the ideal time to do so BEFORE proceeding on this chapter.Millions of persons suffer from anxiety, fear, depression, .... etc. Many of these persons however do suffer because they occupy their mind with those emotional objects causing fear, anxiety, depression, etc.

If you want to change your emotional attitude - if you want to balance and heal your emotional life, then you need to focus on happiness, Love, joy, .... You need to focus all your attention on the sunny side of life to attract joyful emotional energies within yourself. You are becoming what you feed yourself with.

For a test - you may focus on 2 or 3 totally different emotional situations for about 30 seconds and see how they affect you. First you may focus on an aggressive situation, then on a sad situation or on sad memories from your past and finally on a very happy, very love filled situation.
The same way you were shifting your eyes from one object to another object - you may shift your emotional focus from any object to any desired other object - hence you have a powerful tool to control your emotions. Stay away from others if you are sad, depressed, fearful, as your aura may pull others down. It is YOUR sole responsibility to uplift your own vibration. Previous chapters have shown you how to do so - now it is time to apply your knowledge. By focusing you full attention on God, on Divine Love, on Grace and Mercy - you are automatically absorbing all these Divine vibrations within yourself - for your own benefit as well as for the benefit of all others surrounding you or getting in mental or emotional contact with your by any means.
Diposkan oleh MOTIVASI-MOTIVATOR di 06:29 0 komentar
Selasa, 01 September 2009

WUJUDKAN IMPIAN ANDA

Dalam kesempatan ini saya berbagi ilmu, yang saya dapatkan dari orang yang telah sukses luar biasa. Dua orang telah sukses dan membaginya dengan saya, dan saya juga ingin sukses mereka itu menjadi milik Anda. Joe Cossman adalah salah seorang pengusaha yang paling cemerlang dalam abad 20. Ia merangkak dari pengusaha kelas teri, menjadi pengusaha besar dalam waktu singkat, yang dia mulai dengan modal yang nyaris nol. Dimulai dengan kantong kosong dan pendidikan hanya tamat sekolah menengah, Cossman merambah kesuksesan sehingga menjadi seorang milyarder dalam waktu tidak terlalu lama. Dr William A Cohen, memiliki minat utama pada upaya membangkitkan semangat dan potensi seseorang guna mencapai keberhasilan dan prestasi puncaknya. Ia telah memberikan jasa konsultasi kepada ratusan unit usaha kecil, dan juga bertindak sebagai konsultan bagi perusahaan-perusahaan besar yang masuk dalam 500 Fortune. Ia tahu apa yang penting dan yang tidak dalam dunia bisnis. Dari rangkaian riset dan pengalaman ilmiahnya ia telah menemukan prinsip-prinsip pokok dalam bisnis yang sama dengan para praktisi yang sukses. Pada kesempatan kali ini, dua prinsip pokok dan penting untuk sukses dalam bisnis akan dibahas adalah: Memaksimalkan Daya Pikir Anda, dan Mengetahui Cara Memulai Suatu Bisnis.

MEMAKSIMALKAN DAYA PIKIR ANDA
Perbedaan pengusaha dan wiraswasta yang berhasi jelas memiliki daya pikir yang berbeda dibanding dengan orang yang tidak sukses. Perbedaan tersebut adalah seberapa banyak mereka mengunakan keseluruhan daya pikir potensialnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terbuka peluang lebar untuk meningkatkan daya pikir Anda. Yang dibutuhkan hanyalah berlatih dan semakin tekun berlatih menggunakan daya pikir Anda. Hanya mereka yang mampu belajar dari kegagalan, kemudian bangkit dan mengerahkan daya pikirnya secara maksimal, adalah yang pada akhirnya menikmati sukses besar.

Yang perlu Anda lakukan untuk mengaktifkan daya pikir Anda adalah: BERTANYA. Bertanya dengan tepat kepada pikiran Anda. Tanyakan kepada pikiran Anda: apakah saya sudah cukup puas dengan keadaan sekarang? Jawaban yang tepat: TIDAK. Tanya lagi: apakah yang ingin saya capai sebenarnya? Penghasilan atau kekayaan yang setara dengan “tetangga saya” (ada 20 perusahaan, 15000 Ha lahan perumahan, 100.000 Ha perkebunan, dst). Bagaimana saya dapat sampai posisi seperti itu? Nilai itu sebesar 10 triliun, sekarang kekayaan kamu 100 juta, berarti kamu harus melipatgandakannya sejuta kali keadaan sekarang. Tanya terus sampai Anda mendapatkan jawabannya yang sederhana dan mudah Anda kerjakan. Memang menakjubkan jika Anda mengetahui apa yang dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang tepat kepada pikiran Anda sendiri. Keberhasilan tidak berasal dari BEKERJA KERAS (WORKING HARD), melainkan sukses itu sesungguhnya datang dari permainan keras (playing hard) ada yang menyebutnya kerja pintar (working smart). Tetapi, hampir semua hard player maupun smart worker harus melewati hard worker, tetapi jangan lama-lama. Kalau Anda ingin bekerja secara cerdas, maksimalkan output daya pikir dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat kepada pikiran Anda sendiri. Yakinlah bahwa pikiran Anda merupakan gudang ide dan gagasan dan kreasi maupun kreativitas Anda yang terbaik bagi diri Anda sendiri.

Pertanyaan yang tepat adalah pertanyaan yang membantu Anda bertindak secara lebih dalam upaya mencapai Apa yang Anda inginkan.

TAHU CARA MEMULAI SUATU BISNIS
Inti prinsip ini adalah bagaimana Anda menjadi seorang wiraswasta. Wiraswasta adalah orang yang memulai dan mengembangkan usahanya sendiri. Mereka menjadi bos bagi diri mereka sendiri, dan mereka tidak diperintah oleh siapapun. Wiraswasta tetap mampu hidup dan bertahan dalam kondisi ekonomi sekeras apapun, bahkan resesi atau depresi sekalipun tidak dapat mematikan mereka. Wiraswasta tidak pernah menganggur dan tidak pernah kehilangan sumber penghasilan. Wiraswasta tahu mencari peluang bisnis dan mendapatkan sumber penghasilan secara berkesinambungan. Wiraswasta atau para pengusaha mampu bertahan karena ketika satu bisnisnya gagal, ia akan mencari dan menemukan bisnis lain.

Hal penting yang harus Anda miliki sebelum memulai suatu bisnis adalah KESABARAN. Kemauan untuk bertahan tanpa memperdulikan berapa kali anda terjerembab dan jatuh, kemudian bangkit dan terus berusaha dan melangkah maju, itulah kesabaran. Supaya memiliki kesabaran Anda membutuhkan motivasi. Bagaimana cara memperoleh motivasi? Motivasi datang dari semua keinginan yang Anda capai, tujuan yang ingin Anda raih, dan mimpi yang ingin Anda wujudkan. Dengan motivasi Anda dapat melalui aral yang melintangi jalan Anda, semua hambatan dan tantangan, tidak akan membuat Anda menyerah, karena semua orang yang sukses juga mengalaminya. Motivasi Anda adalah bahan bakar yang terus memacu semangat Anda, biar sengsara dan kesakitan sekalipun.

Kalau Anda ingin bisnis yang Anda mulai berhasil, maka bukalah diri Anda. Anda perlu melakukan pilihan yang tepat dari berbagai alternative tersedia untuk memulai bisnis Anda: bentuk, mitra, permodalan, target pasar, strategi, dan banyak lainnya, hanya akan Anda peroleh apabila Anda membuka diri dan belajar dari orang lain.

Segera bertindak dan mulai bisnis Anda, tetapi jangan terpukau pada produk Anda sendiri. Setiap produk mempunyai batas akhir, siklus hidup, dan produk apapun akan daluarsa. Waktu dapat memainkan peran dan pengaruh yang sangat penting.

Kali ini hanya dua prinsip yang kita bahas dari sebelas prinsip yang diajarkan oleh Joe Cossman dan William A. Cohen untuk mewujudkan impian Anda. Kalau Anda baru ingin memulai atau mengembangkan bisnis Anda, jangan terlalu banyak belajar, tetapi langsung praktek dan laksanakan. Pelajaran paling berharga dan menentukan sukses Anda adalah ketika Anda menjalankan bisnis Anda. Paling mudah sukses dan menghindari kegagalan adalah bergabung dengan orang yang sudah sukses. Mau bergabung dengan MSA GROUP? Tuliskan keinginan Anda ke:
Drs. Mahli Sembiring, MSi, CPA, BKP; seorang wiraswasta yang menggeluti berbagai bidang seperti Jasa Profesional di bidang Akuntansi, Auditng spesialis Akuntan Forensik Investigator, Manajemen, Organisasi, Kewiraswastaa, dan Kemitraan, Pengembangan Bisnis, Pertambangan, Property, Industri, Agro Bisnis, Pendidikan, Penerbitan, Event Organizer, Konsultan dan macam-macam dalam MSA GROUP.
MENGATASI MASALAH KEUANGAN
Di antara para pakar keuangan ada pepatah tua yang mengatakan bahwa "jika kita mengelola harta kekayaan kita dengan bijaksana, kita harus berhenti bertanya kemana perginya-raibnya uang, dan mulai bercerita uang kita akan digunakan untuk apa.
"=Mencintai uang= menjadi akar segala perbuatan jahat". Pengertian dari "mencintai uang" adalah pelecehan dan salahkelola uang, itu yang menjadi akar penyebab dalam semua jenis persoalan dan pertengkaran manusia. Tekanan individu, konflik keluarga, percekcokan antar pribad, marah, frustrasi, pendorong ambisi - pada suatu saat, pastilah berhubungan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap pengejaran dan pengelolaan uang.
Eksistensi atau keberadaan uang itu sendiri pada dirinya sendiri tidaklah menjadi masalah. Kita membutuhkan uang untuk melakukan pertukaran dan mengadakan kebutuhan individual. Yang menjadi masalah adalah "sikap" kita terhadap uang, dan ketikdakefisienan atau ketidakbecusan kita menangani uang secara bijaksana. Hampir semua orang mengalami masalah ini. Seringkali urusan keuangan berada pada daftar teratas sebagai masalah dasar, kadangkala perjuangan mendapatkan uang menunjukkan sebagian dari persoalan yang lebih luas, seperti: kecemasan, konflik perkawinan, atau penyesuaian untuk pensiun.

Ikhtisar Pengajaran Tentang Keuangan:
1. Uang dan keuangan harus dipandang dan ditanggapi secara realistis.
2. Bagi orang percaya, uang dan keuangan disediakan oleh Maha Pencipta.
3. Uang dan keuangan dapat membahayakan.
4. Uang dan keuangan harus dikelola dengan bijaksana.

Penyebab Masalah Keuangan:
1. Penyimpangan nilai-nilai: materialisme, hedonisme, keserakahan dan ketamakan, nafsu ingin cepat kaya, kesombongan dan dendam atau kebencian (misalnya benci miskin, dendam diperlakukan sebagai orang miskin).
2. Pembuatan keputusan urusan keuangan yang tidak bijaksana: gerak hati (impulse) untuk membeli, ceroboh-semborono-mengabaikan nasihat, spekulasi, penjamin utang orang lain, kemalasan, memboroskan waktu, melalaikan properti, membeli kredit-utang.
3. Tidak ada Anggaran
4. Kurang amal.

Akibat Masalah Keuangan:
1. khawatir untuk membayar pengadaan kebutuhan atau melunasi kewajiban
2. masalah perkawinan dan keluarga
3. kehilangan teman dan relasi
4. bersalah, iri (sirik), cemburu, dendam, sombong: ini semuanya dosa
5. kekosongan emosi dan tidak bahagia
6. kematian rohani (tidak beriman), tidak peduli dengan sesama manusia



FAKTOR PENDORONG
Pendorong menurut Kahler

Kahler (1975) mengidentifikasi lima pendorong yang umum yang memotivasikita, dan masing-masing dapat menjadi akar penyebab perilaku yang salah fungsi. Kelimanya secara umum merupakan kerangka dari pendorong-pendorong Analisis Transaksi, walaupun masing-masing dapat berdiri sendiri.

Kelima faktor pendorong motivasi dapat distrukturkan dalam catatan seperti berikut:
* Menjadi Sempurna
* Menjadi Kuat
* Cepat-Cepat, Buru-Buru
* Menyenangkan Orang Lain
* Mencoba dengan Keras

Salah satu atau sebagian dari kelima faktor pendorong di atas berakar sejak awal dari guru atau orang tua yang membantu anak kecil supaya berfungsi secara sosial, tetapi barangkali tidak memberikan petunjuk yang mencukupi dan juga pujian yang memadai dalam perilakunya, sehingga mengakibatkan anak kecil melakukannya secara berlebihan.

Dalam jumlah yang wajar, faktor-faktor pendorong ini akan efektif dalam menciptakan fungsi-fungsi dan keberhasilan ketika dewasa. Ketika orang tidak tahu kapan harus berhenti, maka dapat tercipta perilaku yang tidak fungsional, yang akan menimbulkan tekanan dan konsekuensi lanjutannya terjadi.

Jadi bagaimana?
Kenalilah faktor-faktor pendorong ini dalam diri anda sendiri dan orang lain dan perlakukan mereka dengan sesuai. Ajukan pertanyaan seperti berikut:

* Siapa yang mengatakan bahwa saya harus sempurna (dst)?
* Apa itu mencukupi? Siapa yang berkata sudah 'cukup'?
* Apa yang akan terjadi jika saya tidak menaati faktor pendorong ini? Hal buruk apa yang akan terjadi? Hal baik ap0a yang akan terjadi?

HUKUM PERBANKAN

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Selanjutnya, Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi.
Saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank ataupun pemerintah. Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang dasarnya bergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.
Pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank ataupun pemerintahaan. Deviden saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan.
Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komuditas-komuditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu objek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk katagori riba yang menarik adalah bahwa sebagian ulama, walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah suatu objek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini.
Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi dari pada saham. Dengan demikian orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka disalurkan kepada sedekah.
Secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat saham dan obligasi adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nishabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu daud dari Ali bin Abi Thalib sebagaimana termaktub dalam bab 1. Sebagaimana dikemukankan dalam bab terdahulu, bahwa menurut pendapat yang paling mu’tabar (akurat) 20 misqal itu sama dengan 85 gram emas.
Sebuah perusahan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk:
Harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan.
Harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank.
Harta dalam bentuk piutang. Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo.
Dari penjelasan diatas maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta (di luar saran dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya.

TANAH PAPUA BUKAN MILIK JAWA

PENEMBAKAN AREAL PT FREEPORT BUKAN BARU JADI KAMI KAGER DENGAN HAL INI. KAMI PERLU TAHU BAHWA PELAKU PUN MENGAKU IN BAHWA PELAKU ADALAH SAYA ,MEREKA TIDAK MAIN SEMBUNI,BAHWA INI ADALAH MENUNTUT HAK KEMERDEKAAN PAPUA BARAT,DAN PELAKU ADALAH SAYA PIKIR DIA PEMBERANI PEMBELAH HUMAN RIGHTS DITANAH PAPUANYA SENDIRI BUKAN DITANAH JAWA DISANA,SEKIAN DANTERIMA KASIH.

SWILLSOND M.K

HUKUM INDU

By.SWILLSOND M.KWALIK




Articles of Hukum Hindu
UU Keterbukaan Informasi Publik
2010-11-14 20:11:58 Hukum Hindu
Gefällt mir Regis trieren, um s ehen zu können, was deinen Freunden gefällt.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap
orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan
sosialnya serta merupakan bagian penting bagi
ketahanan nasional;
b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi
manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan
salah satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan
sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik
terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik
lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada
kepentingan publik;
d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah
satu upaya untuk mengembangkan masyarakat
informasi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu membentuk Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK.
BAB I …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan
peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk
teknis standar layanan informasi publik dan
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui
mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang
terjadi antara badan publik dan pengguna informasi
publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan
menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.
6. Mediasi …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 3 -
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi
publik antara para pihak melalui bantuan mediator
komisi informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa
informasi publik antara para pihak yang diputus oleh
komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan
diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan
tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah
pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
badan hukum, atau badan publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara
dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap
Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat
waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
(4) Informasi …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 4 -
(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia
sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan
kepentingan umum didasarkan pada pengujian
tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu
informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah
dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Undang-Undang ini bertujuan untuk:
a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui
rencana pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan
publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan
publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan
Publik yang baik;
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu
yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta
dapat dipertanggungjawabkan;
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan
informasi yang berkualitas.
BAB III …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 5 -
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI
PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 4
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk
umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui
permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;
dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
permintaan Informasi Publik disertai alasan
permintaan tersebut.
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh
Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik
Pasal 5
(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan
Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan
sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik,
baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri
maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 6 -
Bagian Ketiga
Hak Badan Publik
Pasal 6
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi
Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh
Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan.
Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik
Pasal 7
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada
di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi
Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik
yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus
membangun dan mengembangkan sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan
mudah.
(4) Badan …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 7 -
(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara
tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan
negara.
(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan
Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media
elektronik dan nonelektronik.
Pasal 8
Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan
dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Pasal 9
(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi
Publik secara berkala.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan
Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat
dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(5) Cara-cara …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 8 -
(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan
Publik memberikan dan menyampaikan Informasi
Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk
Teknis Komisi Informasi.
Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
Pasal 10
(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta
suatu informasi yang dapat mengancam hajat
hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat
dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 11
(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik
setiap saat yang meliputi:
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di
bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi
yang dikecualikan;
b. hasil keputusan Badan Publik dan
pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen
pendukungnya;
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya
perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat
Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk
umum;
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang
berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h. laporan …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 9 -
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi
Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.
(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan
dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50
dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat
diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan
Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi
Informasi.
Pasal 12
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan
informasi, yang meliputi:
a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam
memenuhi setiap permintaan informasi;
c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan
informasi; dan/atau
d. alasan penolakan permintaan informasi.
Pasal 13
(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan
sederhana setiap Badan Publik:
a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi; dan
b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan
layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar
sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan
Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu
oleh pejabat fungsional.
Pasal 14 …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 10 -
Pasal 14
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan
usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-
Undang ini adalah:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan
serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian,
dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam
anggaran dasar;
b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan
anggota dewan komisaris perseroan;
c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan
laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial
perusahaan yang telah diaudit;
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga
pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota
komisaris/dewan pengawas dan direksi;
f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan
pengawas;
g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang
terbuka sebagai Informasi Publik;
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang
baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan
kewajaran;
i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban
pelayanan umum atau subsidi;
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang
yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/
Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 15
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik
dalam Undang-Undang ini adalah:
a. asas dan tujuan;
b. program …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 11 -
b. program umum dan kegiatan partai politik;
c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan
perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
f. keputusan partai yang berasal dari hasil
muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan
lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang
yang berkaitan dengan partai politik.
Pasal 16
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi
nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:
a. asas dan tujuan;
b. program dan kegiatan organisasi;
c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan
perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar
negeri;
e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.
BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 17
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap
Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi
Publik, kecuali:
a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat
proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
1. menghambat …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 12 -
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan
suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,
dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak
pidana;
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan
rencana-rencana yang berhubungan dengan
pencegahan dan penanganan segala bentuk
kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan
penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana,
dan/atau prasarana penegak hukum.
b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat;
c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik
dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran
atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari
dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen,
operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
negara yang meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi
kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan
sistem pertahanan dan keamanan negara serta
rencana pengembangannya;
4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan
pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. data …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 13 -
5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan
negara lain terbatas pada segala tindakan
dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat
membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan/atau data terkait
kerjasama militer dengan negara lain yang
disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai
rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau
7. sistem intelijen negara.
d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang
nasional atau asing, saham dan aset vital milik
negara;
2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga,
dan model operasi institusi keuangan;
3. rencana awal perubahan suku bunga bank,
pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau
pendapatan negara/daerah lainnya;
4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau
properti;
5. rencana awal investasi asing;
6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi,
atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan
uang.
f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan
kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah
diambil oleh negara dalam hubungannya dengan
negosiasi internasional;
2. korespondensi diplomatik antarnegara;
3. sistem komunikasi dan persandian yang
dipergunakan dalam menjalankan hubungan
internasional; dan/atau
4. perlindungan …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 14 -
4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur
strategis Indonesia di luar negeri.
g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi
dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening
bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.
i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan;
j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.
Pasal 18
(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang
dikecualikan adalah informasi berikut:
a. putusan badan peradilan;
b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran,
ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak
berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam
ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga
penegak hukum;
c. surat perintah penghentian penyidikan atau
penuntutan;
d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak
hukum;
e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak
hukum;
f. laporan …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 15 -
f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi;
dan/atau
g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2).
(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan
huruf h, antara lain apabila :
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan
persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang
dalam jabatan-jabatan publik.
(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana
di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga
Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi
kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka
informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara
mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara
perdata yang berkaitan dengan keuangan atau
kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin
diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara
kepada Presiden.
(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala
Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga
Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua
Mahkamah Agung.
(7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan
dan keamanan negara dan kepentingan umum,
Presiden dapat menolak permintaan informasi yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5).
Pasal 19 …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 16 -
Pasal 19
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap
Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang
konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk
diakses oleh setiap Orang.
Pasal 20
(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf
f tidak bersifat permanen.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu
pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
Pasal 21
Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik
didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya
ringan.
Pasal 22
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh Informasi Publik
kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak
tertulis.
(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat
Pemohon Informasi Publik, subjek dan format
informasi serta cara penyampaian informasi yang
diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat
permintaan Informasi Publik yang diajukan secara
tidak tertulis.
(4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti
penerimaan permintaan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan
diterima.
(5) Dalam …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 17 -
(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung
atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran
diberikan saat penerimaan permintaan.
(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat,
pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan
bersamaan dengan pengiriman informasi.
(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya permintaan, Badan Publik yang
bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis yang berisikan :
a. informasi yang diminta berada di bawah
penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik
yang menguasai informasi yang diminta apabila
informasi yang diminta tidak berada di bawah
penguasaannya dan Badan Publik yang menerima
permintaan mengetahui keberadaan informasi
yang diminta;
c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan
alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau
sebagian dicantumkan materi informasi yang akan
diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi
yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan
tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan
dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan
diberikan; dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang diminta.
(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat
memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan
memberikan alasan secara tertulis.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan
informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi
Informasi.
BAB VII …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 18 -
BAB VII
KOMISI INFORMASI
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 23
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan
pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar
layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 24
(1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat,
Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi
Informasi kabupaten/kota.
(2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota
Negara.
(3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota
provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota
berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
Bagian Ketiga
Susunan
Pasal 25
(1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh)
orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan
unsur masyarakat.
(2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi
Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang
yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur
masyarakat.
(3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua
merangkap anggota dan didampingi oleh seorang
wakil ketua merangkap anggota.
(4) Ketua …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 19 -
(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para
anggota Komisi Informasi.
(5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota
Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai
kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
Bagian Keempat
Tugas
Pasal 26
(1) Komisi Informasi bertugas:
a. menerima, memeriksa, dan memutus
permohonan penyelesaian Sengketa Informasi
Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon
Informasi Publik berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini;
b. menetapkan kebijakan umum pelayanan
Informasi Publik; dan
c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis.
(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian
sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi;
b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa
Informasi Publik di daerah selama Komisi
Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota belum terbentuk; dan
c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan
tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktuwaktu
jika diminta.
(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan
memutus Sengketa Informasi Publik di daerah
melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
Bagian Kelima …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 20 -
Bagian Kelima
Wewenang
Pasal 27
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi
memiliki wewenang:
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak
yang bersengketa;
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang
dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk
mengambil keputusan dalam upaya
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat
Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai
saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi
Publik;
d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar
keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi
penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
e. membuat kode etik yang diumumkan kepada
publik sehingga masyarakat dapat menilai
kinerja Komisi Informasi.
(2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi
kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik
yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan
Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik
tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di
provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota
tersebut belum terbentuk.
(3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi
kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut
Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
(4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota
meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang
menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota
yang bersangkutan
Bagian Keenam …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 21 -
Bagian Keenam
Pertanggungjawaban
Pasal 28
(1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada
Presiden dan menyampaikan laporan tentang
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada
gubernur dan menyampaikan laporan tentang
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang
bersangkutan.
(3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab
kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan
tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/
kota yang bersangkutan.
(4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat
terbuka untuk umum.
Bagian Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi
Pasal 29
(1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola
Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat
komisi.
(2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh
Pemerintah.
(3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh
sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas
dan wewenangnya di bidang komunikasi dan
informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
(4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan
oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang
komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang
bersangkutan.
(5) Sekretariat …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 22 -
(5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota
dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan
wewenang di bidang komunikasi dan informasi di
tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
(6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran
Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan.
Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 30
(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi
Informasi:
a. warga negara Indonesia;
b. memiliki integritas dan tidak tercela;
c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima)
tahun atau lebih;
d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang
keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari
hak asasi manusia dan kebijakan publik;
e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan
Publik;
f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya
dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi
anggota Komisi Informasi;
g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
dan
i. sehat jiwa dan raga.
(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi
dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur,
dan objektif.
(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib
diumumkan kepada masyarakat.
(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan
penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai
alasan.
Pasal 31 …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 23 -
Pasal 31
(1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil
rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua
puluh satu) orang calon.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih
anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan
dan kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 32
(1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau
Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau
bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang
calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau
kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi
provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota
melalui uji kepatutan dan kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi
Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau
bupati/walikota.
Pasal 33
Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu
periode berikutnya.
Pasal 34 …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 24 -
Pasal 34
(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan
berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai
dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden
untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur
untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada
bupati/walikota untuk Komisi Informasi
kabupaten/kota untuk ditetapkan.
(2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau
diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. telah habis masa jabatannya;
c. mengundurkan diri;
d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana
paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang
mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat
menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut;
atau
f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar
kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi
Informasi.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi
Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi
Informasi provinsi, dan/atau keputusan
bupati/walikota untuk Komisi Informasi
kabupaten/kota.
(4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi
dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh
gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk
Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota
setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk
Komisi Informasi kabupaten/kota.
(5) Anggota …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 25 -
(5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu
diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji
kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan
sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi
Informasi pada periode dimaksud.
BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 35
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan
alasan berikut:
a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan
alasan pengecualian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17;
b. tidak disediakannya informasi berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. permintaan informasi ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang
diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara
musyawarah oleh kedua belah pihak.
Pasal 36
(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan
yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
(3) Alasan …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 26 -
(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila
atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh
bawahannya.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi
Pasal 37
(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik
diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau
Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak
memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik
diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari
atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (2).
Pasal 38
(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi
dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus
mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik.
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam
waktu 100 (seratus) hari kerja.
Pasal 39
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan
melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.
BAB IX …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 27 -
BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI
Bagian Kesatu
Mediasi
Pasal 40
(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan
pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat
dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat
dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, dan huruf g.
(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi
dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi
Informasi.
Pasal 41
Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan
sebagai mediator.
Bagian Kedua
Ajudikasi
Pasal 42
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi
nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh
apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara
tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa,
atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik
diri dari perundingan.
Pasal 43
(1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan
memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota
komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.
(2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk
umum.
(3) Dalam …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 28 -
(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan
dokumen-dokumen yang termasuk dalam
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
(4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bagian Ketiga
Pemeriksaan
Pasal 44
(1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi
Informasi memberikan salinan permohonan tersebut
kepada pihak termohon.
(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait
yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam
proses pemeriksaan.
(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk
mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun
tertulis.
(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat
mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus
dikuasakan untuk itu.
Bagian Keempat
Pembuktian
Pasal 45
(1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang
mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak
dapat memberikan informasi dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35
ayat (1) huruf a.
(2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang
mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi
Publik mengajukan permohonan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
Bagian Kelima …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 29 -
Bagian Kelima
Putusan Komisi Informasi
Pasal 46
(1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau
penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian
informasi yang diminta berisikan salah satu perintah
di bawah ini:
a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan
memutuskan untuk memberikan sebagian atau
seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi
Informasi; atau
b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi untuk tidak
memberikan informasi yang diminta sebagian atau
seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf
b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu
perintah di bawah ini:
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
ini;
b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi
kewajibannya dalam jangka waktu pemberian
informasi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini; atau
c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik
atau memutuskan mengenai biaya penelusuran
dan/atau penggandaan informasi.
(3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum, kecuali putusan yang
menyangkut informasi yang dikecualikan.
(4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan
putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
(5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus
suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari
putusan yang diambil, pendapat anggota komisi
tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi
bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
BAB X …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 30 -
BAB X
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan
Pasal 47
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata
usaha negara apabila yang digugat adalah Badan
Publik negara.
(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan
negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik
selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 48
(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh
apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa
secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan
Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan
tersebut.
(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan,
sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat
tertutup.
Pasal 49
(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau
pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa
Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan
akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang
diminta berisi salah satu perintah berikut:
a. membatalkan putusan Komisi Informasi
dan/atau memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi
yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi
Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh
informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik.
b. menguatkan …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 31 -
b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau
memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi
yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh
informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik.
(2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau
pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa
Informasi Publik tentang pokok keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf
b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah
berikut:
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi
jangka waktu pemberian informasi sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini;
b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik;
atau
c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
b. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri
memberikan salinan putusannya kepada para pihak
yang bersengketa.
Bagian Kedua
Kasasi
Pasal 50
Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata
usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan
kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam
waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan
pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.
BAB XI …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 32 -
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan
Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah).
Pasal 52
Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan,
tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi
Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi
Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta,
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau
Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar
permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan
mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 53
Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan
dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun
yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan
kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pasal 54
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mengakses dan/atau memperoleh dan/atau
memberikan informasi yang dikecualikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b,
huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 33 -
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mengakses dan/atau memperoleh dan/atau
memberikan informasi yang dikecualikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf
e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Pasal 55
Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi
Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan
mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 56
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam
Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi
pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus,
yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang
yang lebih khusus tersebut.
Pasal 57
Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini
merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan
umum.
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling
lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-
Undang ini.
Pasal 60 …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 34 -
Pasal 60
Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling
lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-
Undang ini.
Pasal 61
Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan
Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan
Undang-Undang.
Pasal 62
Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak
diberlakukannya Undang-Undang ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 64
(1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun
sejak tanggal diundangkan.
(2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah,
petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana,
serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan
pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung
paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Agar …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 35 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di
pada tanggal 30 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di
pada tanggal 30 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
I. UMUM
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan
jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu
dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan
Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak
untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai
salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang
demokratis.
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan
negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi
menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan
negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin
dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh
Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi
atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan
keterbukaan Informasi Publik.
Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1)
hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan
Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara
cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
(3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan
Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan
Informasi.
Setiap …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 2 -
Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses
atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut
untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undangundang
ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta
penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi
nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat,
perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau
menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari
APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui
mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta
kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang
transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat
untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.
Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan
Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi
pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal
itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang
merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good
governance).
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah pemenuhan
atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan
pelaksanaannya.
“Cara …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 3 -
“Cara sederhana” adalah Informasi yang diminta dapat
diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga
untuk dipahami.
“Biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara
proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah
konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang
dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu
Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan
terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan
publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat
dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi
tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau
sebaliknya.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “membahayakan negara”
adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut
mengenai Informasi yang membahayakan negara
ditetapkan oleh Komisi Informasi.
huruf b …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 4 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak
sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran
barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara
tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat
persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi
persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi
Informasi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah
rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan
Badan Publik atau tugas negara lainnya yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang
diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”
adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai
dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik
dimaksud.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin,
teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Informasi yang berkaitan
dengan Badan Publik” adalah Informasi yang
menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan
tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya
yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
huruf b …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 5 -
Huruf b
yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi
Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil
dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “serta-merta” adalah spontan, pada
saat itu juga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.
huruf b …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 6 -
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan:
1. “transparansi” adalah keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil
dan relevan mengenai perusahaan;
2. “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana
perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana
pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan
dan prinsip korporasi yang sehat;
3. “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
5. “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak pemangku kepentingan
(stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan.
Huruf i
Cukup jelas.
huruf j …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 7 -
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Yang dimaksud dengan ”undang-undang yang berkaitan
dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah” adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-
Undang yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha
milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum
bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha
tersebut.
Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
huruf g …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 8 -
Huruf g
Yang dimaksud dengan “undang-undang yang berkaitan
dengan partai politik” adalah Undang-Undang tentang Partai
Politik.
Pasal 16
Yang dimaksud dengan “organisasi nonpemerintah” adalah
organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya
masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.
Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait
dengan sistem pertahanan dan keamanan negara”
adalah Informasi tentang:
1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem
komunikasi strategis pertahanan, sistem
pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu,
dan pengendali operasi militer;
2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi
militer, komando dan kendali operasi militer,
kemampuan operasi satuan militer yang digelar,
misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi
militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi
militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan
kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis
kondisi fisik dan moral musuh;
3 sistem persenjataan pada spesifikasi teknis
operasional alat persenjataan militer, kinerja dan
kapabilitas teknis operasional alat persenjataan
militer, kerawanan sistem persenjataan militer,
serta rancang bangun dan purwarupa
persenjataan militer;
Angka 2 …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 9 -
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Yang dimaksud dengan “sistem persandian negara”
adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi
data dan Informasi tentang material sandi dan jaring
yang digunakan, metode dan teknik aplikasi
persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan
pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak
lain yang meliputi data dan Informasi material sandi
yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis,
sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan
personil sandi yang melaksanakan.
Angka 7
Yang dimaksud dengan “sistem intelijen negara”
adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan
intelijen yang disesuaikan dengan strata masingmasing
agar lebih terarah dan terkoordinasi secara
efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam
mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi
ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil
analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan
relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan
kebijaksanaan dan strategi nasional.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 10 -
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
“Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum
atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan
Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk
pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan
hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila
dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan
kebijakan, yakni dapat:
1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran
dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran
gagasan sehubungan dengan proses pengambilan
keputusan;
2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya
pengungkapan secara prematur;
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi
yang akan atau sedang dilakukan.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23 …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 11 -
Pasal 23
Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam
menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk
dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar
pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan
kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian
sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki
kekuatan setara dengan putusan pengadilan.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prosedur pelaksanaan
penyelesaian sengketa” adalah prosedur beracara di
bidang penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan
oleh Komisi Informasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 12 -
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah pedoman
perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi
Informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Komisi
Informasi Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
“Pejabat pelaksana kesekretariatan” adalah pejabat
struktural instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di
bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah menteri yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan
informatika.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 13 -
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
“Sehat jiwa dan raga” dibuktikan melalui surat
keterangan tim penguji kesehatan resmi yang
ditetapkan oleh pemerintah.
Yang dimaksud dengan ”terbuka” adalah bahwa
Informasi setiap tahapan proses rekrutmen harus
diumumkan bagi publik.
Yang dimaksud dengan ”jujur” adalah bahwa proses
rekrutmen berlangsung adil dan nondiskriminatif
berdasarkan Undang-Undang ini.
Yang dimaksud dengan ”objektif” adalah bahwa proses
rekrutmen harus mendasarkan pada kriteria yang
diatur oleh Undang-Undang ini.
Ayat (2) …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 14 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “tindakan tercela” adalah
mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau
mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi
Informasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 15 -
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “penggantian antarwaktu anggota
Komisi Informasi” adalah pengangkatan anggota Komisi
Informasi baru untuk menggantikan anggota Komisi
Informasi yang telah berhenti atau diberhentikan
sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) sebelum masa
jabatannya berakhir.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya
berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi,
alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan
Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud.
Yang dimaksud dengan “atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi” adalah pejabat yang merupakan atasan
langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari
atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “ditanggapi” adalah respons
dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan
yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan
Informasi Publik.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 16 -
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui
Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui
proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47 …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 17 -
Pasal 47
Ayat (1)
Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan
kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap
orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan
Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Pasal 52
Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana
yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau
yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak
pidana; atau
c. kedua-duanya.
Pasal 53
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap
orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum
atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini.
Pasal 54 …
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
- 18 -
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap
orang perseorangan atau kelompok orang atau badan
hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap
orang perseorangan atau kelompok orang atau badan
hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 55
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap
orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum
atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846
Sumber : http://www.setneg.go.id/ – rgs – Mei 08
ShareThis